Menimbang Ujian Nasional 2015

pendidikan islam

Klik di sini untuk download versi pdf.

Oleh, Muhammad Syahruzzaky*

 

Introduksi

Akhirnya, kabar gembira itu datang untuk siswa-siswa akhir SMA di Indonesia tahun ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menghapus kebijakan yang mensyaratkan lulus UN sebagai syarat kelulusan. Merujuk pada PP No. 13 tahun 2015 tentang UN 2015, syarat kelulusan siswa meliputi 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, 2) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, dan 3) lulus dalam ujian tingkat satuan pendidikan. Kebijakan ini tentunya mendapatkan respon positif dari berbagai pihak, terutama para aktivis pendidikan yang selama ini menentang UN sebagai syarat kelulusan siswa.

Lalu untuk apa nilai UN jika tidak digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa? Masih merujuk pada peraturan pemerintah yang sama, hasil UN setidaknya digunakan untuk tiga hal; 1) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, 2) pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan 3) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di antara ketiga tujuan tersebut, nampaknya poin nomor dua akan tetap menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional.

Pada Ujian Nasional 2015 pemerintah mengujicobakan penggunaan Computer Based Test (CBT) pada sekolah-sekolah tertentu. Tentu, ini merupakan terobosan yang harus kita apresiasi dalam hal meminimalisir kecurangan. Dengan sisten ini, kita berharap peserta didik akan lebih berfokus pada proses belajar daripada hal-hal non-teknis seperti mencari celah-celah jalan pintas dengan memburu bocoran kunci jawaban (Tempo.com, 16/4). Meskipun dalam pelaksanaan ujicoba ini dilaporkan banyak kendala-kendala teknis, pemerintah diharapkan terus untuk memperbaikinya, sehingga tahun depan UN bisa seluruhnya menggunakan model ini demi meminamilisir kecurangan yang kerap menghantui pelaksanaan Ujian Nasional.

Refleksi UN Masa Lalu

Pemerintahan baru nampaknya mencoba untuk mengakomodir kritik yang terus mengiringi pelaksanaan UN dari tahun ke tahun. Memang, selama ini pelaksanaan UN disinyalir memiliki beberapa kelemahan fundamental. Salah satunya adalah validitas ujian yang dipertanyakan, mengingat UN hanya menguji aspek kognitif siswa saja, sedangkan ranah afektif dan psikomotorik dikesampingkan. Hal ini kontras dengan nomenkelatur kurikulum yang memasukan tiga unsur tersebut dalam proses pembelajaran.

Memang, konten UN 2015 sama dengan UN tahun sebelumnya, namun ketika pemerintah ngotot menjadikan UN sebagai syarat kelulusan, itu artinya pelajaran-pelajaran yang tidak di-UN-kan dianggap tidak penting.

Pelaksanaan UN yang sentralistis tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah yang bergulir semenjak era reformasi. Pemerintah tidak mampu melihat disparitas praktek pendidikan yang sangat menganga sebagai imbas dari kebijakan pemerintah yang cenderung jawasentris. Anda bisa membayangkan bagaimana siswa-siswa dari Papua harus menempuh ujian yang sama dengan siswa dari Jakarta, padahal proses pendidikan yang mereka sangat jauh berbeda. Walhasil di beberapa daerah terdapat beberapa sekolah yang tingkat kelulusannya nol persen. Tentunya, apabila pemerintah tetap menjadikan UN sebagai syarat kelulusan tanpa melaksanaan agenda pemerataan pendidikan, ini adalah bentuk kezaliman pemerintah pada rakyatnya.

Kehadiran pemerintah dalam menentukan kelulusan siswa membuat posisi tawar sekolah di hadapan siswa dan orang tua lemah. Banyak sekolah yang terpaksa meluluskan sebagian siswa yang tidak layak secara proses, demi menjaga marwah sekolah dan Dinas Pendidikan setempat di mata pemerintah pusat dan masyarakat. Dengan dikembalikannya mandat untuk meluluskan siswa, posisi tawar sekolah akan kembali meningkat di hadapan anak-anak dan orang tua.

Pemerintah menyadari betul bahwa Ujian Nasional tahun-tahun sebelumnya selalu diwarnai berbagai permasalahan teknis seperti kebocoran soal dan keterlambatan pencetakan. Terbukti, dengan diberlakukannya CBT, laporan kebocoran UN menurun drastis. Retno Listyarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan bahwa lembaganya hanya menerima dua laporan kebocoran soal pada H-2; hal ini kontras dengan UN 2014 yang menerima 11 laporan bocoran pada waktu yang sama (metrotvnew.com, 16/4). UN 2015 pun secara umum dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

 

Perbaikan UN ke depan

Apapun kontoversi yang melingkupi pelaksanaannya, Ujian Nasional sangat penting sebagai bagian dari agenda perbaikan praktek pendidikan di Indonesia. UN akan memotret sejauh mana keberhasilan pembelajaran pada level dasar dan menengah. Dengan adanya program ini, pemerintah bisa mendapatkan data komprehensif kemajuan pendidikan tiap daerah, sehingga kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih akurat dan tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini dimotori oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perlu untuk memperbaiki pelaksanaan Ujian Nasional dari tahun ke tahun. Hal ini selaras dengan ide yang digulirkan oleh Elviana, Anggota DPR-RI dari Fraksi PPP, yang mewacanakan UN menjadi ujian pemetaan saja.

Perbaikan implementasi UN bisa juga dilakukan dengan penerapan CBT secara massif di seluruh Indonesia. Hal ini, seperti yang telah saya sebut di atas, akan berimbas pada siswa yang akan fokus pada proses belajar. Selain itu, penggunaan CBT juga sangat menguntungkan bagi siswa, mengingat mereka tidak perlu lagi mengisi identitas sebelum ujian berlangsung.

Usaha ini tentunya tidak mudah, mengingat tidak setiap sekolah memiliki perangkat yang memadai untuk pelaksanaan CBT. Tapi hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Apabila pemerintah tidak mampu untuk membantu sekolah-sekolah yang belum mampu secara mandiri dalam melaksanakan CBT maka pemerintah bisa membuat cluster-cluster ujian sebagaimana dalam Uji Kompetensi Guru. Sekolah-sekolah piloting akan menjadi tempat ujian bagi sekolah-sekolah tersebut.

Perbaikan selanjutnya adala meminimalisir upaya politisi pendidikan dalam pelaksanaa UN. Sudah menjadi rahasia umum, ketika UN tahun-tahun sebelumnya, penuh dengan intrik politik pendidikan. Atas nama gengsi primordial, semua pihak merasa perlu untuk membantu ‘menyukseskan’ UN meskipun cara yang digunakan salah seperti membocorkan soal dan rekayasa lembar jawaban. Mengingat UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan, sudah seyogyanya para pejabat regional melihat UN secara professional, tanpa memasukan agenda non-teknis kelompok tertentu di dalamnya.

Yang lebih penting, Ujian Nasional jangan sampai bertransformasi menjadi alat untuk membuat manusia Indonesia homogen. Selama ini, UN hanya memuat mata pelajaran kognitif. Sedangkan, mata pelajaran agama, seni dan olahraga tidak masuk di dalamnya. Hal ini kemudian membuat asumsi bahwa pelajaran-pelajaran tersebut kurang penting bila dibandingkan dengan kelompok pertama.

The last but not the least, ini mencakup dengan stereotype ‘ganti menteri, ganti kebijakan’ yang kadung melekat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tentang UN harus tercantum dalam blueprint pendidikan Indonesia jangka panjang sehingga pelaksanaannya dapat berevolusi menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Pemerintahan yang baru harus legowo melanjutkan kebijakan jangka panjang pendidikan yang telah disusun oleh pendahulunya. Tanpa blueprint yang jelas, pendidikan Indonesia akan tetap berkubang dalam keterpurukan yang disebabkan oleh kebijakan tambal sulam!

*Penulis adalah peneliti di Center for Educational Research and Training, Tasikmalaya-Jawa Barat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s