Pesan Terbuka untuk Presiden Terpilih

pilpres2

M. Syahruzaky Romadhoni
Pimpinan Umum Majalah Condong

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 telah usai. Kalau tidak aral melintang, bangsa Indonesia akan resmi memiliki presiden baru pada tanggal 20 Oktober 2014. Kini saatnya bangsa ini melupakan segala macam friksi yang disebabkan oleh kompetisi ini dan bersiap untuk menatap pemerintahan baru yang tentunya diharapkan akan membawa Indonesia ke arah perbaikan.

Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kita juga berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhono yang telah mengemban amanatnya dengan baik selama sepuluh tahun terakhir. Dalam rentang waktu yang tidak sebentar itu, beliau telah berusaha maksimal memajukan Indonesia. Ada beberapa program yang patut kita apresiasi seperti sertifikasi guru, pemenuhan anggaran minimal 20% untuk bidang pendidikan, bantuan-bantuan untuk Usaha Kecil Menangah dan program-program lainnya. Meskipun, ada juga kebijakan yang patut kita kritisi seperti sistem perekonomian yang terlalu liberal. Namun, itu manusiawi, karena seperti dalam pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Presiden SBY pun tak luput dari kekurangan. Kita memakluminya.

Kembali ke pemilihan presiden. Pilpres kali ini dianggap istimewa, pasalnya SBY sebagai presiden pertama yang terpilih secara langsung akan mengakhiri amanatnya setelah melaksanakan dua periode kepemimpinan. Itu artinya, rakyat Indonesia akan memiliki presiden kedua yang dipilih langsung oleh rakyat.

Jauh sebelum ajang pilpres dimulai, bermunculan beberapa bakal calon presiden yang mengemuka ke publik seperti Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD; Raja Dangdut, Rhoma Irama; Bos Bakrie Group, Aburizal Bakrie; dan para peserta konvensi Partai Demokrat. Namun nama-nama tersebut mengerucut menjadi dua pasangan saja. Prabowo Subianto, Mantan Danjen Kopassus, berpasangan dengan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa. Rivalnya adalah the rising star Joko Widodo, mantan Walikota Solo yang juga Gubernur DKI Jakarta non-aktif, yang menggaet politisi gaek Jusuf Kala, wakil Presiden kesepuluh Republik Indonesia.

Beberapa pakar telah memprediksi pilpres tahun ini akan berlangsung sengit. Heri Budianto, Direktur Eksekutif PolcoMM, seperti yang dikutip merdeka.com, memperkirakan pertarungan pilpres akan berlangsung sangat sengit karena hanya diikuti oleh dua kontestan. Setiap kontestan memiliki pendukung yang sama-sama fanatik dan militan.

Benar saja, suasana politik memanas ketika memasuki masa kampanye. Masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling menyerang dan menjatuhkan. Alih-alih menawarkan visi misi jagoannya, mereka lebih suka memunculkan keburukan lawan mainnya. Strategi black campaign dan negative campaign pun dilakukan. Media sosial penuh dengan cacian dan gunjingan. Kondisi ini diperparah dengan keberpihakan beberapa media massa, baik cetak, digital maupun elektronik pada kubu tertentu. Walhasil beberapa kerusuhan fisik meletup di beberapa daerah di Indonesia sebagai imbas dari suhu politik yang memanas.

Friksi ini tidak selesai pasca pencoblosan, bahkan cenderung memanas. Hal ini disebabkan karena beberapa quick count memunculkan data yang berbeda. Ada yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, dan juga ada yang sebaliknya. Sampai diumumkannya proses rekapitulasi pun polemik masih berlanjut. Pihak yang kalah memerkarakan penyelenggaran pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Akhirnya, setelah rentetan proses pemilihan umum telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), yakni setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2014, kedua belah pihak harus legowo menerima keputusan ini. Dalam istilah Prof. Imam Suproyogo, mantan rektor UIN Malang, harus ada yang ngalah, mengalah untuk menang. Setiap kubu harus legowo dengan hasil ini demi kebaikan bersama.

Khusus untuk umat Islam, kita harus menyadari bahwa ini adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan Allah untuk bangsa Indonesia. Apalagi tidak ada yang dirugikan dengan hasil pilpres ini karena kedua pasang kontestan adalah Muslim dan didukung oleh kaum Muslim. Insyallah presiden terpilih tetap memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan umat. Selama pemimpin kita tidak keluar dari koridor syariat Islam, maka kita harus memosisikannya sebagai ulil amri yang harus kita taati kebijakannya, tentunya tanpa menghilangkan sikap kritis apabila ada hal-hal yang dapat merugikan umat.

Kontribusi Umat Islam

Presiden terpilih harus memosisikan diri sebagai pemimpin bagi semua elemen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Menurut pengamat sosial politik asal Tasikmalaya, Asep M. Tamam, M.Ag., presiden kini bukan lagi milik partai, partai pengusung dan 53% warga yang memilih dan mengantarkannya menjadi presiden. Presiden harus menjadi “negarawan yang siap mengorbankan hak-hak subyektifnya demi kepentingan luas yang tidak tersekat oleh kepentingan diri, partai dan pengusungnya”.

Lebih lanjut pengajar di Institut Agama Islam Cipasung ini menjelaskan bahwa umat Islam sebagai elemen mayoritas dari penduduk Indonesia harus diberi ruang untuk berkiprah lebih maksimal. Presiden baru harus memerhatikan umat Islam sebagai salah satu rujukan utama dalam menjalankan visi dan misinya. Hal ini wajar karena umat Islam, selain sebagai mayoritas, juga memiliki kontribusi besar dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik ini.

Kontribusi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sedikitnya mencakup 2 ranah; pendidikan dan perjuangan kemerdekaan. Dalam ranah pertama, umat Islam, semenjak kehadiran para wali, telah berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa dengan membangun ribuan madrasah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada di nusantara. Di samping sebagai lahan pendidikan, pesantren juga berperan sebagai simbol aksi non-kooperatif dan pusat perjuangan umat Islam melawan kolonial.

Dalam perjuangan kemerdekaan Republik ini yang mulai menggelora di awal abad 20 tak terlepas dari kontribusi umat Islam. Tercatat ada H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Moh. Natsir, pemimpin Masyumi, HOS Cokroaminato, pemimpin Syarikat Islam dan sederet nama besar lainnya ikut berpartisipasi aktif dalam melawan pemerintah kolonial Belanda dengan cara mereka masing-masing. KH. Hasyim Asy’ari contohnya pernah mengeluarkan Resolusi Jihad pada tahun 1945 yang isinya menyeru umat Islam untuk pergi berperang melawan pemerintah kolonial Belanda dan menyatakan kewajiban jihad. Bahkan ketika gonjang-ganjing gerakan NII Kartosuwiryo, beliau memosisikan Soekarno sebagai waliyul amri dharuri bisyaukah, yaitu pemimpin darurat yang mempunyai kekuatan. Yang lebih penting, NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 lahir berkat sikap “ngalah” umat Islam yang bersedia untuk menghapus piagam Jakarta dengan alasan integrasi bangsa.

Atas dasar itulah sudah selayaknya, presiden terpilih memerhatikan aspirasi umat Islam dalam setiap kebijakannya tanpa mengebiri komunitas agama lainnya yang juga bagian dari bangsa ini.

Pesan Terbuka

Pada dasarnya aspirasi yang umat titipkan kepada presiden terpilih bersifat universal yang berkaitan dengan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Dalam tulisan ini hanya akan dibahas sebagian dari pesan tersebut yang meliputi bidang pendidikan, kedaulatan ekonomi dan pangan dan kebebasan beragama. Secara umum presiden SBY sudah cukup baik mengakomodir isu ini dan kita berharap presiden terpilih mampu meneruskannya, bahkan membuatnya lebih baik.

Isu pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintahan baru mengingat bidang ini masih cukup memprihatinkan. Sudah menjadi rahasia umum, isu ini sering mendapatkan sorotan tajam karena sampai saat ini pendidikan Indonesia masih berkubang pada berbagai permasalahan yang tak kunjung selesai.

Permasalahan pendidikan di Indonesia secara umum mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi guru, kontroversi ujian nasional dan kompetensi siswa. Berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2011, Indonesia masih memiliki 418.418 ruang kelas yang rusak. Bahkan, di beberapa daerah, dilaporkan banyak ruang kelas sekolah yang ambruk karena tak kunjung mendapat perbaikan. Selain itu, kompetensi guru-guru Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru pada tahun 2012 yang rata-rata di bawah standar nasional. Ujian Nasional yang mulai diberlakukan semenjak tahun pelajaran 2006-2007 juga memantik protes keras dari masyarakat dan praktisi pendidikan. Bagaimana tidak? Sejak digulirkannya, isu ini seringkali menganggu stabilitas proses pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

Ternyata, keadaan ini berimbas pada output yang dihasilkan dimana siswa Indonesia relatif memiliki tingkat keberhasilan belajar yang rendah. Hal ini terlihat dari survei pendidikan yang dilakukan lembaga-lembaga independen dunia di mana siswa Indonesia selalu menduduki peringkat yang rendah. Indonesia berturut-turut menduduki posisi 34 dari 38 negara, 35 dari 46 negara, 36 dari 49 negara dan 38 dari 42 negara pada survei TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) pada tahun 1999, 2003, 2007 dan 2011. Hasil ini equivalen dengan hasil PISA (Programme for International Student Assessment) yang mana Indonesia konsisten di peringkat bawah.

Hal yang tak kalah penting lainnya adalah yang berkaitan langsung dengan usaha umat Islam dalam mempertahankan ajaran Islam dengan jalur pendidikan. Saat ini banyak generasi muda Islam yang terasing dari ajaran Islam di sekolah-sekolah milik pemerintah, di mana mereka kurang mendapatkan asupan pengajaran Islam yang cukup. Kalaupun ada, porsi yang mereka dapatkan pun sangat kurang dan cara menyampaikannya terlalu bertumpu pada aspek kognitif. Syukur alhamdulillah, saat ini pemerintah menerapkan Kurikulum 2013 yang mencoba mengintegrasikan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran.

Untuk itulah, pemerintahan yang baru harus mempertahankan penerapan kurikulum ini dan terus menyempurnakannya sehingga menjadi lebih baik. Para peserta didik kita harus mendapatkan pengajaran “agama” dan “budi pekerti” di setiap mata pelajaran. Pemerintah harus sadar bahwa negara kita berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada titik ini pendidikan agama memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk manusia Indonesia berkarakter Pancasila.

Isu selanjutnya yang harus mendapatkan prioritas dari pemerintahan baru adalah bidang kedaulatan ekonomi dan pangan. Isu ini memainkan peran yang sangat strategis karena menyangkut usaha pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya, usaha ini harus menerapkan sistem ekonmi kerakyatan yang berbasis pada partisipasi rakyat dalam kegiatan perekonomian.

Sudah menjadi rahasia umum apabila pemerintahan SBY menerapkan sistem ekonomi neo-liberal dalam kebijakannya. Menurut Revrisond Baswir, Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, hal ini dapat dilihat dari betapa concern nya pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing. Bahkan, Presiden SBY sempat menyatakan tidak akan mendukung calon presiden yang mengancam kepentingan investasi asing di Indonesia. Untuk itu, pemerintahan yang baru harus menghentikan praktek neo-liberalisme dalam kebijakan ekonominya.

Lebih lanjut Revrisond mengatakan bahwa upaya mengarusutamakan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan mencegah rampokisasi BUMN dengan dengan menolak privatisasi BUMN dan meningkatkan efesiensi dan profit yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revrisond mengatakan, “BUMN dipandang sebagai salah satu instrumen yang sengaja dikembangkan oleh negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjamin pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hal yang sangat disorot dalam isu kedaulatan ekonomi adalah menjamurnya penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Selain memberikan kontribusi positif kepada pemerintah berupa pemberian komisi dan perluasan lapangan pekerjaan, ternyata PMA juga menimbulkan berbagai macam permasalahan, khususnya bidang kedaulatan ekonomi. Menurut Dr. Hendri Saparini, ekonom Econit, investasi asing bukan jaminan bagi kesejahteraan rakyat, bahkan bisa jadi boomerang karena para investor asing seringkali sangat tergantung dengan produk impor dari mulai bahan baku sampai tenaga kerja. Hal ini juga sangat membahayakan, karena kini para investor asing tidak hanya berkutat pada bidang perkebunan, pertambangan dan infrastruktur saja, akan tetapi mulai merambah pada bidang telekomunikasi dan bidang vital lainnya. Walhasil, para pengusaha lokal akan sangat sulit bersaing dengan mereka dalam memanfaatkan sumber daya di Indonesia.

Hal penting lain yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah kedaulatan pangan di mana saat ini Indonesia, yang katanya negara agraris, diserbu komoditas pangan dari luar. Bahkan kini beberapa perusahaan asing “mencaplok” lahan-lahan pangan kita dengan mengoperasikan perusahaan pangan dari hulu ke hilir. Walhasil, pangan hanya dipandang sebagai komoditas dagang bukan hak yang harus dipenuhi sebagai amanat undang-undang. Ini artinya, harga pangan akan mengalami fluktuasi sesuai dengan dinamika pasar, yang tentunya akan menyusahkan rakyat.

Dalam hal kebebasan beragama, pemerintahan baru harus melindungi setiap pemeluk umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dalam terminologi Dr. Adian Husaini, Mantan Ketua DDII, pemerintah tidak boleh netral dalam urusan agama. Artinya, mereka harus hadir ketika ada segelintir golongan yang mengobrak-abrik ajaran agama lain dengan mendirikan organisasi-organisasi yang mempraktekan ajaran menyimpang dari ajaran agama mainstream. Dalam kasus Ahmadiyah, contohnya, pemerintah harus hadir untuk menghentikan ajaran ini karena mereka masih mengaku sebagian bagian dari Islam padahal mengingkari kenabian terakhir Nabi Muhammad saw.

Untuk itu, pemerintahan baru harus bisa mempertahankan UU. N. 1 / PNPS/ 1965 tentang pasal penodaan agama yang beberapa waktu lalu di-judicial review oleh sebagian orang dari golongan sekularis dan pluralis. Pasal ini sangat penting untuk menjaga kondusifitas antar umat beragama di Indonesia.

Sebenarnya, masih banyak aspirasi umat Islam yang patut mendapatkan perhatian pemerintahan baru nanti. Jika hal ini terpenuhi, bukan tidak mungkin seluruh umat Islam akan mendukung pemerintah sepenuhnya. Umat Islam Indonesia dikenal sangat toleran dan menghargai kemajemukan bangsa. Sampai saat ini, partai politik berbasis masa umat Islam dan ormas keislaman mainstream seperti NU dan Muhammadiyah konsisten dengan Pancasila. Maka tidak ada alasan untuk memarjinalkan umat Islam dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tentunya hal ini tidak serta merta memarjinalkan kelompok agama lain, karena masyarakat Indonesia by nature sangat majemuk dan plural. Pemerintah wajib untuk memperjuangkan pemeluk agama lain.

Kita berharap Indonesia akan semakin maju dengan terpilihnya pemerintahan baru. Amin.

*Pernah diterbitkan di Majalah Condong Edisi 5, Oktober – Desember 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s