Pendidikan Totalitas: Saran Untuk Mendiknas

Moh. Syahrul Zaky Romadhoni,
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Kemanakah sebuah lembaga pendidikan sebaiknya harus diarahkan ketika sebagian besar dari alumninya gagal menjadi insan paripurna? Apakah lembaga pendidikan harus disamaratakan derajatnya dengan perusahaan atau pabrik-pabrik dengan menerapkan strategi manajemen modern ala perusahaan? Ataukah lembaga pendidikan harus ditempatkan sebagai institusi sosial murni yang konsekuensinya membuat orang-orang yang berkecimpung di dalamnya sebagai pekerja sosial? Ataukah ada solusi lain agar alumni-alumni dari sekolah bisa menjadi jawaban atas carut marutnya kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama dewasa ini?

Saya kira semua stakeholder dalam bidang pendidikan harus urung rembug kembali menjawab hal-hal krusial di atas, mengingat lembaga pendidikan kita dewasa ini sudah berada pada titik nadir. Tentunya, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan menjadi bom waktu yang suatu saat bisa meledak dan meluluh lantahkan tatanan sistem pendidikan nasional yang telah kita bangun bersama.

Memang benar, selama ini pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bisa menjadi jawaban atas permasalahan bangsa. Sayangnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah seringkali (dan hal ini berulang berkali-kali), hanya bersifat temporal dan parsial. Temporal dalam artian seiring dengan bergantinya menteri berganti pula arah kebijakan. Tidak ada semacam blue print yang menjadi landasan bagi para menteri dalam menentukan kebijakan, namun yang ada adalah keegosian tiap-tiap menteri yang memegang tampuk kepemimpinan. Parsial dalam artian tidak komprehensif dan hanya menyentuh pada asepk-aspek tertentu saja. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan selama ini cenderung bersifat tambal sulam dalam arti tidak mencakup seluruh asepek pendidikan. Walhasil tentu saja pendidikan Indonesia tetap berjalan di tempat dalam keterpurukannya.

Dalam era kepemimpinan Bambang Sudibyo beberapa waktu lalu, sistem pendidikan nasional digiring pada sebuah masa di mana pendidikan bertransformasi menjadi lumbung uang selayaknya perusahaan-perusahaan. Kebijakan tentang BHMN dan RSBI disinyalir mempunyai andil cukup besar dalam proses industrialisasi dan kapitalisasi lembaga pendidikan. Siapa yang bayar lebih banyak maka dia akan mendapatkan lebih baik. Yang lebih mencengangkan satu kursi di lembaga pendidikan BHMN bisa dihargai lebih dari 125 juta rupiah bahkan lebih! Luar biasa! Inilah salah satu bukti bahwa pendidikan pada era itu telah digiring pada pusaran kapitalisme. Sepertinya carut-marut sistem pendidikan nasional hendak dijawab dengan sebuah solusi sederhana: uang!

Bahwa pendidikan membutuhkan dana yang banyak itu benar. Bahwa guru-guru negara kita membutuhkan kehidupan yang layak itu benar. Bahwa dosen-dosen kita itu membutuhkan dana penelitian tak terbatas itu benar. Tapi hendaknya solusi carut-marutnya lembaga pendidikan nasional hendaknya tidak digiring pada pusaran kapitalisasi karena bagaimanapun juga pendidikan tidak boleh membuat diskriminasi antara kaum berada (the have) dengan kaum papa (the have not), kaum yang berduit dan kaum yang tidak berduit!

Kapitalisasi dunia pendidikan di Indonesia yang berujung pada industrialisasi pendidikan secara tragis menyamaratakan anak didik kita dengan komoditas produksi di pabrik-pabrik. Renstra Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) nyatanya berpijak pada paradigma ORBEX (Organizing for Business Excellence), dan hal itu berarti bahwa peserta didik kita digiring menjadi sebuah komoditas produksi dalam dunia bisnis. Paradigma ini pula yang melahirkan standar-standar nasional pendidikan yang kaku selayaknya standar-standar produksi pada dunia industri.

Sayangnya standar-standar nasional yang digawangi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) seringkali mengebiri fitrah peserta didik sebagai manusia unik yang mempunyai berbagai banyak potensi. Ujian Nasional misalnya hanya menguji aspek kognitif saja dalam menentukan kelulusan seseorang dalam sebuah lembaga pendidikan. Hal ini tentunya kontradiktif dengan semangat implementasi KTSP itu sendiri yang mencoba untuk menyentuh peserta didik dari tiga sudut; kognitif, psikomotorik dan afektif. Beginilah cara pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan yang parsial dan tidak menyentuh hakikat sebenarnya dari problematika pendidikan.

Kapitalisasi pendidikan nasional seakan menjadi pelampiasan termajinalkannya dunia pendidikan pada era kepemimpinan Soeharto. Sudah kita maklumi bersama bahwa guru di era beliau adalah sosok yang seringkali terlupakan dalam berbangsa dan bernegara. Gaji minim, fasilitas seadanya serta intervensi pemerintah yang sangat kuat terhadap dunia pendidikan menjadikan pendidikan kita terpuruk di antara negara-negara jiran. Sayangnya euforia reformasi merubah guru kita menjadi insan-insan yang tamak akan harta dan kekayaan dunia. Mereka lupa bahwa tugas kependidikan juga adalah sebuah perjuangan dan pengabdian sosial dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Ini pulalah rupanya yang diteropong oleh M. Nuh, Mendiknas saat ini, yang mencoba mengurai benang kusut pendidikan kita dengan signifikasi pendidikan karakter. Industrialisasi dan kapitalisasi lembaga pendidikan yang jelas terasa pada era kepemimpinan sebelumnya ditinjau ulang. Implementasi RSBI yang selama ini disinyalir telah menjadi gurita kapitalisme di lembaga-lembaga pendidikan ditinjau ulang dan dievaluasi secara menyeluruh. Seminar-seminar pendidikan bagi guru-guru pun kini berubah haluan menjadi seminar yang membahas pendidikan berbasis karakter. Bahkan rekan saya yang baru saja mengikuti seminar pendidikan yang dihadiri oleh Irjen Kemendiknas mengatakan bahwa pemerintah kini sedang menggodok mata pelajaran baru yaitu pendidikan karakter bangsa.

Akan pentingnya pendidikan karakter itu benar, tapi hendaknya bapak menteri kita jangan meneropong pendidikan dari satu segi saja. Hendaknya harus komprehensif dan berkelanjutan. Implementasi pendidikan karakter di ruang-ruang kelas pun bukan tanpa masalah, karena pendidikan karakter tidaklah dapat terwujud apabila hanya sebatas bentuk ceramah-ceramah dalam kelas. Pendidikan karakter adalah totalitas pendidikan itu sendiri yang bersatu padu dalam mendidik peserta didik untuk hidup lebih baik.

Ketika Mendiknas kita yang baru menggembor-gemborkan pentingnya pendidikan karakter bangsa di lembaga-lembaga pendidikan, sesungguhnya ada sebersit kekhawatiran bahwa kebijakan ini hanya sekedar temporal dan tidak kontinyu. Seperti program-program hebat menteri-menteri yang lainnya kebijakan ini akan ditelan bumi ketika tampuk kepemimpinan Kementerian Pendidikan Nasional berganti tahta. Walhasil, dunia pendidikan kita akan tetap berjalan di tempat dan berada dalam keterpurukannya.

TOTALITAS MENDIDIK

Reformasi pendidikan nasional tidak akan menghasilkan suatu solusi apapun apabila pemerintah tetap menjalankan gayanya yang temporal, reaktif dan parsial dalam menelurkan kebijakan-kebijakan pendidikan. Selama ini kebijakan pemerintah seringkali tidak menyentuh hakikat permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan kita. Maka, sudah saatnya pemerintah merubah gaya dan membenahi diri dengan mengedepankan pendidikan totalitas dalam mengelola pendidikan nasional.

Pendidikan totalitas adalah sebuah usaha untuk memandang peserta didik secara utuh dengan tidak mengebiri satu pun dari potensi-potensi berharga yang mereka miliki. Konsekuensinya, Ujian Nasional yang telah mengorbankan ribuan siswa dan pendidikan kejujuran kita seharusnya mulai tahun ini dikaji ulang. Ujian Nasional sungguh sangat tidak adil karena mengabaikan potensi-potensi unik yang dimiliki oleh peserta didik dan hanya mementingkan aspek kognitif akademis saja.

Begitupun ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendidikan hendaknya dilakukan secara total dengan tidak mementingkan beberapa aspek pendidikan saja. Dengan tidak menafikan pentingnya pendidikan karakter, hendaknya Mendiknas kita sekarang meneropong sistem pendidikan nasional secara komprehensif karena kebijakan parsial hanya akan berujung pada kebijakan tambal sulam. Kebijakan Bill Clinton yang komprehensif melalui programnya Educate America Act, dapat menjadi contoh bagi pemerintah bahwa reformasi pendidikan kita harus dilaksanakan secara komprhensif.

Walhasil, pendidikan totalitas hanya akan berhasil apabila pemerintah meninggalkan budaya kebijakan temporal, reaktif dan parsial dalam membawa pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Semoga pendidikan nasional dalam waktu dekat dapat keluar dari keterpurukannya.

Taman Ilmu,

2 November 2010

17:22

One thought on “Pendidikan Totalitas: Saran Untuk Mendiknas

  1. Pingback: KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER | alamalbughuri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s