Semangat Desentralisasi Pendidikan di Pondok Pesantren

Moh. Syahrul Zaky Romadloni
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Sangat disayangkan, bangsa Indonesia harus mengalami sebuah “kesalahan sejarah” yang cukup fatal, sehingga pengaruh dari kesalahan tersebut harus dirasakan oleh bangsa Indonesia dewasa ini. Selama ini, kita harus puas untuk hanya menjadi penonton dalam kemajuan pesat era globalisasi. Bangsa ini harus puas untuk hanya menjadi konsumen dan pangsa pasar empuk dari produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Peran Indonesia dalam kancah perpolitikan internasional sangat kecil- kalau tidak dikatakan tidak ada- karena memang kita memiliki bargaining position yang sangat kecil di mata dunia.

Selama ini, Indonesia identik sebagai negara penghasil tenaga kerja murah yang tidak memiliki skill (unskilled employee), yang tentunya selalu menjadi sasaran empuk diskriminasi sosial dari masyarakat internasional. Sungguh malu rasanya, tatkala kita melihat tenaga kerja Indonesia diinjak harga dirinya di negeri orang. Mereka diperkosa, diperbudak dan disiksa bahkan tidak sedikit yang harus pulang ke bumi pertiwi tanpa disertai nyawa. Namun pemerintah tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi fenomena ini. Yang terjadi justeru, adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam kasus penganiyaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Rendahnya kualitas SDM Indonesianya tidak terlepas dari “kesalahan sejarah” yang dialami oleh bangsa ini. Dunia pendidikan yang seharusnya dijadikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan masyarakat Indonesia selalu mendapatkan posisi yang termajinalkan. Hal ini berbeda dengan sektor ekonomi yang selalu menjadi prioritas utama rencana jangka panjang atau pendek pemerintah Indonesia. Kita masih ingat, bahwasanya Presiden Soeharto selalu menekankan pembangunan dalam sektor ekonomi dan industri dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun-nya. Bahkan semasa kekuasaan beliau, sektor pendidikan harus digabung dengan sektor kebudayaan di tingkat kementerian departemen. Walhasil, konsentrasi pemerintah terhadap pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan terhambat.

Era kepemimpinan Gus Dur mulai sedikit memberikan cahaya perubahan bagi dunia pendidikan Indonesia. Anggaran pendididikan mulai ditingkatkan. Gaji guru sempat dinaikkan. Namun sayang hal ini tidak berlanjut dalam kepemimpinan Megawati dan SBY. Bahkan, SBY harus didemo terlebih dahulu untuk menigkatkan kuota anggaran pendidikan lebih dari 20%.

Walhasil, dunia pendidikan Indonesia selama ini selalu identik dengan dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam ranah kebijakan, kurikulum, kesejahteraan, dlsb. Dalam bidang kebijakan pendidikan misalnya, Depdiknas seringkali melakukan aksi bongkar pasang. Suatu kebijakan atau keputusan seringkali berganti seiring dengan pergantian menteri. Kebijakan yang belum diimplementasikan secara mantap di lapangan harus diganti karena sang menteri baru mempunyai pandangan yang berbeda dengan menteri sebelumnya.

Masih teringat dalam benak kita pada tahun 80-an kita masih menggunakan nama SMP untuk sekolah menengah pertama dan SMA untuk sekolah menengah senior. Lalu, pada tahun 90-an nama itu diganti dengan SLTP dan SMU. Konversi nama ini dibarengi dengan perubahan masa belajar dari sistem semester ke sistem caturwulan. Namun, sekitar tahun 2000-an, ketika Departemen Pendidikan dipangku oleh A. Yahya Muhaimin nama sekolah kembali ke SMP dan SMA dan sistem caturwulan dirubah kembali ke sistem semester. Jelas, perubahan ini sedikit banyak memberikan efek negatif bagi dunia pendidikan mereka, karena harus melakukan beberapa pembenahan yang kurang esensial.

Dalam kurikulum pun setali tiga uang. Indonesia termasuk negara yang sering mengganti kurikulum pembelajaran sekolahnya dalam waktu singkat. Muatan pelajaran yang dipelajari oleh siswa dewasa ini tidak sama dengan yang dipelajari oleh rekan-rekan mereka beberapa tahun ke belakang. Maka yang diuntungkan di sini adalah pihak penerbit dan percetakan. Dari perubahan muatan kurikulum ini, mereka bisa meraup jutaan rupiah ke kas mereka. Dan sekali lagi, siswa harus menjadi korban dari perubahan kurikulum ini.

Dalam bidang kesejahteraan, gaji guru termasuk gaji yang rendah bila dibandingkan dengan PNS dari departermen lain. Hal ini berbeda dengan PNS yang berasal dari Depkeu yang gajinya berlipat-lipat dari PNS guru. Di satu sisi, banyak guru-guru Bantu Sekolah (GBS) dan sukwan yang mendapatkan gaji di bawah UMR. Rendahnya tingkat gaji guru sering dijadikan kambing hitam runyamnya dunia pendidikan Indonesia.

Kurang sebandingnya insentif yang diberikan kepada guru dengan pekerjaan mereka yang berat, sedikit banyak mempengaruhi kualitas pengajaran di kelas. Dan tentunya, yang menjadi korban adalah siswa, yang mendapatkan pengajaran kurang maksimal.

Suasanan pembelajaran yang tidak kondusif akhirnya berimplikasi langsung pada output pembelajaran. Kualitas output sekolah selama ini dirasakan belum mampu untuk terjun langsung di dunia kerja. Pada akhirnya keadaan tersebut membuat angka pengangguran tenaga terdidik semakin membekak dari tahun ke tahun.

Tentunya, kita tidak bersikap apriori dengan apa yang telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai pelaksana pendidikan formal di Indonesia. Meskipun keadaan pendidikan Indonesia sangat memperihatinkan, kita memberikan apresiasi yang dalam atas kinerja Depdiknas dalam memperbaiki sistem pendidikan kita. Beberapa terobosan dilakukan untuk menambal bolong-bolong yang ada. Bantuan Khusus Murid, Bantuan Operasional Sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah adalah beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Namun sayang, terobosan-terobosan tersebut selalu menghadapi batu sandungan ketika masuk dalam ranah pelaksanaan.

Salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan adalah sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah sebuah usaha pemerintah untuk memaksimalkan kinerja sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan dengan memberikan otonomi kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan yang melibatkan semua warga sekolah. Impelementasi MBS selaras dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan tentang diberlakukannya otonomi daerah.

Secara garis besar, impelementasi Manajemen Berbasis Sekolah memiliki tujuan: 1) meningkatkan mutu pendidikan dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; 2) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; 3) meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolah; 4) meningkatkan kompetisi yang sehat antar-sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan; 5) memberdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang berhasil guna dan berdaya guna.

Dari kelima tujuan MBS di atas tersirat bahwasanya pemerintah melalui program ini, berupaya untuk memaksimalkan peranan pihak sekolah yang bersinergi dengan masyarakat untuk bersama-sama bahu membahu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Pelimpahan sebagian besar kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah dimaksudkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di lapangan. Selama ini, selalu ada kesenjangan yang cukup lebar antara kebijakan pemerintah pusat dengan keadaan lapangan.

Semangat desentralisasi penyelenggaraan pendidikan juga tersirat dari penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam KTSP, sekolah dalam hal ini diwakili oleh guru diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengembangkan kurikulum pembelajaran yang cocok bagi keadaan muridnya. Sehingga diharapkan muatan kurikulum yang dikembangkan oleh guru dapat sesuai dengan tingkat kemampuan murid dalam mencerna pelajaran.

Posisi Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan khas yang berusaha untuk mengembangkan pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam melalui sistem asrama. Dewasa ini, sebagian pondok pesantren telah bertansformasi dan mulai membuka diri untuk menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu umum. Bahkan, tidak sedikit yang memasukan lembaga pendidikan formal dalam institusinya, baik itu tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi.

Semangat desentralisasi pendidikan yang diusung oleh pemerintah, sangat cocok diimplementasikan di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren. Bahkan, jauh sebelum pemerintah menyadari pentingnya pengelolaan pendidikan yang berbasis kedaerahan, pondok pesantren telah memulai usaha tersebut.

Salah satu semangat desentralisasi pendidikan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari pondok pesantren adalah adanya usaha swadaya dari pihak pesantren untuk mendanai semua aktivitasnya dari hasil usaha sendiri, meskipun tidak menutup mata dari usaha dan bantuan dari pihak pemerintah dan swasta yang sifatnya tidak mengikat. Sebagian besar pondok pesantren yang masih eksis biasanya memiliki beberapa unit usaha yang bertujuan untuk menopang kinerja pesantren secara swadaya. Unit-unit usaha yang dikelola oleh para asatidz, santri dan pembantu pondok memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk sifat kemandirian yang dimiliki pesantren. Unit-unit usaha yang tersebut berperan dalam membantu pondok untuk biaya pembangunan gedung pembelajaran, asrama santri, kesejahteraah ustadz, dan penyediaan sarara dan pra sarana pendukung pesantren. Bahkan ada beberapa pesantren yang mengharamkan gurunya untuk memakan uang SPP santri.

Tercatat beberapa pesantren memiliki unit usaha yang biasanya terhimpun dalam wadah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo memiliki jaringan koperasi pesantren yang menaungi lebih dari 25 unit usaha. Unit usaha tersebut tergabung dalam wadah Kopontren La Tansa. Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta memiliki sebuah penerbitan besar yang memproduksi kamus Al-Munawwir yang legendaris itu.

Biasanya unit-unit usaha yang dimiliki oleh pondok pesantren bergerak di bidang pertanian, percetakan dan penerbitan, perdagangan retail, warung telekomunikasi, transportasi, peternakan, layanan kesehatan dan lain-lain. Tak jarang dari usaha-usaha tersebut pondok pesantren bisa menjalankan roda pendidikannya tanpa bantuan dari pemerintah maupun partisipasi orang tua dalam bentuk SPP.

Kepemilikan unit usaha oleh suatu lembaga pendidikan sangat penting kedudukannya, sehubungan dengan usaha pemerintah untuk memberdayakan sekolah agar menjadi sebuah institusi yang mandiri. Bahkan, dalam hal ini pemerintah telah mengimplementasikannya pada level perguruan tinggi dengan membentuk beberapa universitas yang menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dari sini tampak bahwasanya pemerintah sangat mengharapkan agar sekolah menjadi sebuah institusi yang mandiri baik secara manejerial, kurikulum dan financial, tentunya masih dalam pengawasan pemerintah.

Dalam halnya pondok pesantren, tampaknya perlu diacungi jempol. Sedikit banyak pondok pesantren telah ikut meringankan beban pemerintah dalam peningkatan kulitas pengajaran dan pendidikan bagi warga negara Indonesia. Selain itu, pondok pesantren juga telah ikut ambil bagian dalam penyediaan sarana dan pra sarana pendidikan bagi guru dan murid dan peningkatan kesejahteraan guru-guru.

Semangat desentralisasi pendidikan yang tecermin dalam pengelolaan keuangan oleh beberapa pondok pesantren juga dikuti dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Setiap pondok pesantren biasanya memiliki satu kurikulum khas yang membedakannya dengan pesantren-pesantren lain. Ada pondok pesantren yang menitik beratkan pada ilmu-ilmu tata bahasa saja, fiqh, tasawuf atau kajian ushuluddin. Selain itu banyak pondok pesantren yang memiliki pengembangan mulok khas daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, dlsb. Dalam mata pelajaran umum, ada beberapa pesantren yang memiliki MGMP internal tingkat sekolah. Tak jarang, pihak pondok pesantren sendiri yang mengadakan pelatihan dan seminar dalam pengembangan kompetensi gurunya sendiri.

Tentunya dalam konteks ini, pondok pesantren telah menjalankan amanat yang terkandung dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP). KTSP mengamanatkan kepada setiap satuan pendidikan untuk memiliki kedewasaan, kemandirian serta kreativitas dalam mengembangkan serta mewujudkan sistem layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat, sesuai dengan potensi serta kondisi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam UU No. 20 tahun 2003 yakni, “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s