Pendidikan Murah dan Berkualitas

Moh. Syahrul Zaky Romadloni
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam usaha pemerintah membangun peradaban bangsa. Bisa dikatakan, lembaga pendidikan adalah titik awal pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya karena pendidikan adalah modal dasar untuk mendapatkan kemakmuran madani. Apabila tingkat pendidikan rakyat terjamin, maka dengan sendirinya insya Allah kesejahteraan akan mengikuti mereka.

Pendidikan adalah sebuah investasi panjang bangsa dalam merencanakan kemajuan di masa yang akan datang. Memang hasil yang dipetik dari proses pendidikan tidak instant, artinya kita harus menunggu buah dari investasi ini dalam jangka waktu yang panjang. Dan itupun akan berhasil kalau pemerintah mampu mensinergikan antara pembangunan dalam bidang pendidikan dengan pembangunan di bidang lain seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan lainnya. Negara Jepang pun yang hancur luluh lantah ketika sekutu membom Hiroshima dan Nagasaki baru bisa merasakan buah dari jerih payah dalam membangun infrastruktur pendidikan setelah menunggu lebih dari beberapa dasawarsa. Namun hasil yang dipetik negara tersebut sangatlah fantastis; mereka mampu menyaingi negara-negara Eropa dan Amerika dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun perlu dicatat bahwasanya UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Artinya pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negaranya dengan menyelenggarakkan pendidikan bagi mereka dari jenjang terrendah sampai ke jenjang yang paling atas. PBB pun dalam universal declaration of human rights (1948) poin ke-26 menyatakan bahwasanya pendidikan adalah hak dasar yang harus diberikan kepada setiap warga negara, sebagaimana hak untuk hidup dan berbicara.

Atas dasar paparan di atas, selayaknya lembaga pendidikan secara filosofis bukanlah lembaga profit yang bertujuan untuk mencari keuntungan dari proses pendidikan dan pengajaran. Lembaga pendidikan dalam berbagai macam bentuknya adalah lembaga sosial yang melakukan pelayanan sosial dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Maka apabila ada sebuah lembaga pendidikan yang berposisisi sebagai lembaga profit dan menbanderol SPP mahal sebagai imbalan dari proses pendidikan yang diberikan, maka hal tersebut telah melanggar landasan filosofis dari lembaga pendidikan itu sendiri.

Fenomena yang berkembang sekarang adalah maraknya sekolah-sekolah (baik itu negeri maupun swasta) yang memberikan bandrol mahal dalam melaksanakan roda pendidikannya. Sekolah-sekolah macam ini (seakan) berlomba-lomba untuk memberikan harga ‘wah’ untuk menjamin kualitas proses pendidikan. Uniknya, sekolah macam ini tidak miskin peminat. Bahkan, mereka harus melakukan ujian saringan untuk mengimbangi minat para orang tua dengan kapasitas kursi yang tersedia.

Sekolah-sekolah yang membandrol biaya mahal berpendapat bahwa kualitas pendidikan berbanding lurus dengan biaya yang ditawarkan. Biaya pendidikan tersebut sebagian besar dialokasikan untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Tanpa bisa menjamin kedua faktor tersebut, kualitas sebuah lembaga pendidikan tidak akan pernah baik. Namun sayangnya, yang harus menjamin kedua hal tersebut adalah orang tua peserta didik (customer) dalam bentuk SPP yang mahal.

Kenyataannya, fenomena menjamurnya sekolah-sekolah mahal tidak hanya memberikan kontribusi positif akan tetapi juga memberikan kontribusi negatif bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Pada hakikatnya, lembaga pendidikan yang membandrol harga mahal telah memutus mata rantai pemerataan akses pendidikan. Rakyat kecil yang nota bene adalah bagian dari bangsa Indonesia sangat mustahil untuk mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan seperti ini. Mereka akan gigit jari ketika pertama kali melihat harga yang dipatok oleh pihak sekolah dalam menjamin kualitas pendidikan dan pengajaran di lembaga tersebut. Dari sini tergambar potret ketidakadilan (pemerintah) dalam memberikan pemerataan akses pendidikan dan pemberian hak-hak untuk mendapatkan pendidikan layak sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Anak-anak yang orang tuanya berada dalam ekonomi di bawah rata-rata hanya akan mampu menempati bangku sekolah murah yang kualitas pendidikan dan pengajarannya tidak terjamin. Sekolah macam ini, meskipun murah tapi tidak bisa memberikan pelayanan pengajaran yang maksimal kerena elemen-elemen di dalamnya tidak mendukung untuk memberikan proses KBM yang maksimal pula.

Fenomena yang terjadi di sekolah-sekolah murah semacam ini adalah kesejahteraan guru yang jauh di bawah standar. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mereka terpaksa harus mengajar di lebih dari satu sekolah. Hal ini berimplikasi langsung terhadap kualitas pengajaran yang diberikan kepada anak didik mereka. Walhasil, kesejahteraan guru yang tidak maksimal berdampak negatif pada sikap professionalisme dan kompetensinya. Padahal, kedua hal tersebut adalah adalah faktor utama yang mendukung para guru dalam menjamin kualitas pendidikan di sekolah.

Setali tiga uang, di sekolah-sekolah macam ini para peserta didik tidak akan mendapatkan fasilitas pendukung proses pembelajaran, baik itu berupa buku, perpustakaan, laboratorium, sarana olah raga, ruang multimedia, dll. Mereka mendapatkan kualitas pendidikan yang sangat kontras dengan teman-teman mereka yang belajar di sekolah-sekolah mahal. Tentunya realita ini menggambarkan bahwa pemerintah telah gagal dalam memberikan keadilan bagi warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Mengubah Paradigma

Mendapatkan pendidikan layak adalah hak dari setiap warga negara dan dalam hal ini kelangsungannya dijamin oleh pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus mencari terobosan-terobosan dalam rangka mengurangi disparitas pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah ‘harus’ mencanangkan sebuah program yang bertajuk ‘Sekolah Murah [bahkan gratis] Berkualitas’.

Memang paradigma yang berkembang adalah bahwanya lembaga pendidikan yang berkualitas baik adalah lembaga pendidikan yang membebankan seluruh biaya pendidikan kepada orang tua peserta didik (baca: mahal). Sedangkan banyak sekolah murah tidak mampu memberikan pelayanan pendidikan seperti sekolah mahal di atas alias tidak berkualitas. Maka pemerintah sebagai penjamin pemerataan pendidikan wajib membangun lembaga pendidikan yang murah namun mampu memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada setiap peserta didiknya.

Adanya keingingan politik (political will) dari pemerintah dalam menyuksekan program ini akan menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Pemerintah bisa menggandeng pihak BUMN ataupun swasta dalam mendanai proses belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan baik itu tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Untuk lebih melegitimasi kerjasama ini, maka ada baiknya pemerintah membuat semacam perundang-undangan yang mengatur masalah ini, yakni peran serta pihak BUMN dan swasta untuk turut serta dalam mendukung pembiyaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan.

Sinergi antara pemerintah (baca: Depdiknas) dan pihak BUMN serta swasta diharapkan dapat memecahkan permasalah klasik yang senantiasa menghantui dunia pendidikan di Indonesia saat ini yaitu problema dana. Apalagi pada era kali ini, setiap perusahaan wajib memiliki program corporate social responsibility (CSR). Pihak Depdiknas tinggal mengarahkan program CSR ini untuk kepentingan pembiyaaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga biaya pendidikan di sekolah-sekolah tidak seluruhnya ditanggung oleh orang tua peserta didik.

Selain itu, pemerintah perlu juga untuk mendorong pihak sekolah untuk mendirikan unit-unit usaha produktif yang akan mendukung pembiayaan sekolah. Pemerintah bukan hanya memberikan pelatihan kependidikan tapi juga perlu memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi unsur-unsur sekolah sehingga setiap sekolah ditargetkan memiliki minimal 1 unit usaha produktif yang akan membantu pembiayaan proses pendidikan di sekolah baik itu usaha untuk melengkapi infrastruktur sekolah maupun meningkatkan kesejahteraan para guru.

Tentunya, program pendirian usaha produktif ini harus dikelola secara professional dan dikontrol secara berkala, supaya unit usaha produktif ini bisa berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan sumbangsih posititif bagi kemajuan lembaga pendidikan.

Walhasil, apabila program ‘Sekolah Murah Berkualitas’ ini berjalan dengan lancar, anak-anak Indonesia- bukan hanya mereka yang memiliki kelebihan harta – bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi semua elemen masyarakat akan tercapai seperti yang diamanatkan UUD 1945.

2 thoughts on “Pendidikan Murah dan Berkualitas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s